Connect with us

Pengertian

Mengenal Tentang Pengertian Pers, Apa Saja Fungsi-fungsinya dan Peranan Pers

Pengertian pers berasal dari nama yang di berikan oleh mesin cetak berhubungan dengan cara bekerjasama pada mula pertamanya, yakni menekankan huruf-huruf ke atas kertas-kertas yang hendak di cetak dengan demikian maka segala barang yang di persen di sebut pers. Dengan demikian juga segala sesuatu yang berhubungan dengan surat kabar dalam masyarakat dikategorikan sebagai pers. Akan tetapi, pers merupakan bagian dari media massa yang dipergunakan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak ramai.

Sejumlah pakar mempunyai pandangan yang cukup berbeda terhadap pengertian pers. I. Taufik dalam bukunya Hukum dan Kebebasan Pers memberikan pengertian umum tentang pers adalah  usaha-usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat akan penerangan, hiburan atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa atau beritaberita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan di dunia pada umumnya. Adapun I Taufik menyatakan bahwa pers tersebut sebagai suatu kegiatan penyebarluasan informasi-informasi kepada masyarakat luas, biasanya berupa berita atas kejadian sehari-hari.

Oemar Seno Adjie memberikan definisi tentang pers dalam sudut pandang / perspektif, yaitu pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian pers dalam arti sempit adalah  mengandung penyiaran-penyiaran fikiran gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sedangkan pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media massa komunikasi yang memancarkan fikiran dan perasaan seseorang, baik secara tertulis maupun lisan. Pers dalam arti sempit merupakan manifestasi dari freedom of press, sedangkan dalam arti luas merupakan manifestasi dari freedom of speech, keduanya merupakan freedom of expression. Selain itu, Amir Hamzah juga memberikan definisi tentang pers dalam bukunya berjudul Delik-Delik Pers Di Indonesia, yaitu :

Pengertian pers di Indonesia, berdasarkan sejarah perundang-undangan pers, mengalami perubahan-perubahan. Pasal 7 Grondwet Belanda yang merupakan cikal bakal lahirnya undang-undang pers di Hindia Belanda (Staatsblaad Nomor 74 tahun 1856). Menurut Kranenburg dan Van der Pot, mengikuti pandangan pers dalam arti sempit, sehingga sensor terhadap sandiwara, bioskop dan siaran radio tidak termasuk dalam larangan sebagai dimaksudkan oleh Pasal 7 Grondwet.

Pengertian pers dalam arti sempit

Pers dalam arti sempit, menurut Staatblad Nomor 74 tahun 1856 tentang Reglemen atas barang cetakan di Indonesia, terlihat dari Pasal 14 tentang pengertian majalah berkala baik harian, maupun mingguan yang berisi tidak lebih dari 10 (sepuluh) lembar. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar Sementara Indonesia menganut pers dalam arti luas. Hal ini disebabkan penyebutan pers dalam pasal tersebut ialah kebebasan berekspresi yang terdiri dari freedom of press dan freedom of speech. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, pengertuan pers yang dianut adalah pengertian pers dalam arti sempit. Hal ini terlihat dari pengertian pers itu sendiri, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“Pers adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya”

Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pers dapat memamfaatkan keadaan disekiktarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil prodduksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.

 

Fungsi pers

Beberapa menggambarkan peranan dan fungsi pers dengan kata-kata yang cukup kasar, pers dikatakan sebagai anjing penjaga atau watch dog pemerintah. Di lain pihak, pengggambaran yang lebih berat menyebutkan pers sebagai tiang keempat dalam negara demokrasi, dimana dengan perumpamaan sebuah meja, maka pers sebagai kaki meja bersama-sama dengan tiga kaki meja lainnya, menopang meja demokrasi tersebut agar tidak runtuh.

Bahwa dalam UU no 40 tahun 1999 tentang pers telah dirumuskan fungsi-fungsi pers nasional, yaitu:

2.2.2.1.1. sebagai media informasi,

perrs itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi  kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.

2.2.2.1.2. sebagai media pendidikan, pers itu sebagi sarana pendidikan massa (mass Education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat      bertambah pengetahuan dan wawasannya

2.2.2.1.3. sebagai media hiburan,

pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur

2.2.2.1.4. sebagai media kontrol sosial

Adapun fungsi pers sebagai media kontrol sosial tersebut terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

2.2.2.1.4.1. Social particiption yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan.

2.2.2.1.4.2. Social responsibility yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.

2.2.2.1.4.3  Social support yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah.

2.2.2.1.4.4.. Social Control yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah

2.2.2.1.5. Sebagai lembaga ekonomi.

Peranan pers

Disebutkan pula bahwa diantara sekian banyak peranan pers dalam demokrasi, seperti sebagai sejarahwan, tukang cerita, psikolog amatir, juru ramal, penajam persitiwa dan pahlawan; adapun peranan pers yang paling penting adalah sebagai pengawal fakta.

Selain itu, peranan pers juga ditegaskan dalam pasal 6 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Peranan pers yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 adalah :

2.2.2.2.1.  Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

2.2.2.2.2.  Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menhormati kebhinekaan.

2.2.2.2.3.  Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

2.2.2.2..4.  Melakukan pengawasan,kritik, koreksi dan saran terhadap halhal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

2.2.2.2..5.  Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen, sebagai satu dari kekuasaan kembar yang tidak bertanggungjawab pada politisi dan berperan sebagai kekuasaan tandingan melawan korupsi dalam siklus kerja program pemerintahan. Bahwa karena itu disebutkan pers juga berperan dalam pembangunan. Berbeda dengan hakim, penuntut umum, dan sebagainya. Media tidak diangkat atau mengucapkan sumpah jabatan di depan politisi, media mengangkat dirinya sendiri dan dipertahankan oleh publik yang melihat hasil kerja media milik perorangan sesuatu yang bernilai. Selain itu media juga mempunyai peranan yang khusus dalam perang korupsi, karena politisi dan pelaku korupsi lainnya akan lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi bila kecil resiko perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan dalam pers. Oleh karena itu, banyak pihak yang mencoba membungkam media. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak negara yang menyensor media, memiliki berbagai UU yang ketat, dan sering memasukkan wartawan ke dalam penjara, dan masih sedikit sekali sistem hukum yang menjamin kebebasan pers secara mutlak.

 

Hak dan kewajiban pers

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Pers memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Hal ini untuk menciptakan dan menjamin kemerdekaan pers. Selain itu, tujuan lainnya untuk memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar.  Adanya landasan tersebut menciptakan hak dan kewajiban yang berlaku bagi insan pers, terutama wartawan. Salah satu landasan yang harus ditaati dan dihormati oleh para juru pencari berita adalah kode etik jurnalistik. Adapun kode etik jurmalistik yang harus dihormati dan ditaati oleh insan pers dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran :

  1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
  2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
  3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
  4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

  1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
  2. menghormati hak privasi;
  3. tidak menyuap;
  4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
  5. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
  6. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
  7. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. 

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran

  1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
  2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
  3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
  4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

  1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
  2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
  3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
  4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
  5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

  1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
  2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. 

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

  1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
  2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

  1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
  2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
  3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
  4. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

  1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. b Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

  1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
  2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

  1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
  2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Pengertian

To Top