Connect with us

Pengertian

Pengertian Pemerintah Daerah, Apa Asas-asasnya dan Bagaimana Pemerintah Daerah di Indonesia

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan. Pemerintah daerah juga memiliki pengertian pemerintahan juga antara lain pengertian pemerintah daerah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah sendiri adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas, untuk menggunakan kekuasaan.

Pemerintah juga bisa diartikan sebagai penguasa satu negara atau badan tertingi yang memerintah suatu negara. Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya Gubernaculum.  Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk ( penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan

pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja.

Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pengertian pemerintah arti luas adalah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.

Pengertian pemerintahan

  • Dalam arti luas pengertian pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.
  • Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara.

Pengertian pemerintahan pusat, penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Pemerintahan daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 

Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan negara yang bersih tersebut. Asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaran negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Asas kepastian hukum mempunyai dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali.

Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya.

  • Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka dri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas kah asasi pribadai, golongan, dan rahasia negara.
  • Asas proporsinalitas, adalah asas yang mengeutamakan keseimbangan antara hak asasi pribadi, dan kewajiban penyelenggara negara, asas proporsinalitas sediri juga diartikan sebagai asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional. Asas propesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kompetensi, kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas penyelenggara pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mencantumkan tiga asas lagi yakni asas kepentingan umum, asas efektif dan asas efisien. Dengan juga, menggunakan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan asas pembantuan.

Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum.  Jadi hukum tidak terkait dengan batas-batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepenringan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi.

Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh masyarakat untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Penggunaan prinsip dari asas kepentingan umum ini adalah ingin memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat untuk menjalankan hukum yang sudah diberikan, tetapi hukuman yang dilakukan juga tidak akan terikat dengan apa yang sudah diberikan oleh suatu negara itu sendiri. Dan juga asas ini memiliki arti mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Asas efektifitas

Asas efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna, devenisi dari kata efektif adalah pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternatif. lainnya. Jadi, jika suatu kegiatan atau pekerjaan bisa selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Asas efisiensi

Asas efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, efisiensi  juga merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu. Dekondentrasi atau desentralisasi jabatan (ambtelike decentalosatie) Yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintah. Misalnya pemilihan mentri kepda gubernur, dari gubernur kepada bupati/walikota dan setrusnya secara berjenjang. Desntralisasi yang semacam ini rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur atau dibawa-bawa.

Asas desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahanoleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem kesatuan Negara RI. Desentralisasi ketatanegaraan atau (staatkunding decentralisatie) yang sering juga disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (regelende en bestuurende bevierheid) kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunamakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing.

 

Pemerintah daerah di Indonesia

Pembentukan pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai prodak udang-undang dan peraturan undang-undang lainya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara laun

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara subtansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintah daerah secara normative undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan kepemerintahan daerah sesuai zamannya.

Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diberlakukanya UU No.22 Tahun 1999, yakni UU No.5 Tahun 1974 dan udang-undang sebelumnya memberikan implementasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasasan legislatif daerah. Dalam UU No.5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada kedudukan DPRD sebagai pelaksanaan kekuasaasn legislatif. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa kepala daerah tidak dapat diberhentikan langsung oleh DPRD. Kepala daerah tidak  bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPRD dan lama pelaksanaannya tugasnya hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Pengertian

To Top