Connect with us

Pengertian

Penjelasan Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli, Tujuan Konstitusi dan Sifat-sifatnya

Pengertian konstitusi tentunya bukan istilah yang asing bagi anda, terutama yang terkait dengan proses amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945 yang beberapa waktu terakhir menjadi isu sentral dalam ketatanegaraan Indonesia. Perkataan “Konstitusi” berarti membentuk “pembentukan” berasal dari kata kerja “coustituer” (Prancis) yang berarti “membentuk”. Kini yang dibentuk adalah suatu Negara, maka “Konstitusi” mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.

Sementara dalam bahasa Belanda mempergunakan kata “Grondwet”, yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum, sedangkan di Indonesia mempergunakan kata Undang-Undang Dasar sama artinya dengan “Grondwet” yang digunakan dalam bahasa Belanda.

Berdasarkan pengertian di atas maka suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang bernama “Negara”.

Konstitusi  dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus pembentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

 

Pengertian konstitusi menurut para ahli

  • Definisi konstitusi menurut E.C. Wade dalam Miriam Budiardjo adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Kemudian Herman Heller menamakan Undang-Undang Dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan.
  • Laselle (1825-1864), dalam bukunya “Uber Verfassungswessen” (1862), membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu: konstitusi sosiologis dan politis, serta konstitusi yuridis.
    1. Laselle menganggap konstitusi sebagai kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan riil). Pengertian tersebut dinamakan, sosiologis dan politis (sociologische atau politische begrip). Konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat (de reele machtsfactoren), misalnya raja, parlemen, kabinet, kelompok-kelompok penekan (preassure groups), partai politik dan sebagainya. Dinamika hubungan di antara kekuatankekuatan politik yang nyata itulah sebenarnya apa yang dipahami sebagai konstitusi;
    2. Selain itu ia juga menganggap konstitusi merupakan apa yang ditulis di atas kertas mengenai lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip memerintah dari suatu negara. Sama dengan paham kodifikasi. Pengertian itulah yang dinamakan dengan konstitusi yuridis (yuridische begrip). Konstitusi tersebut dilihat sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara.

Ferdinand Lasalle ini sangat dipengaruhi oleh aliran pikiran kodifikasi, sehingga sangat menekankan pentingnya pengertian yuridis mengenai konstitusi. Di samping cermin hubungan antara kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat (de reele machtsfactoren), konstitusi itu pada pokoknya adalah apa yang tertulis di atas kertas Undang-Undang Dasar mengenai lembaga-lembaga negara, prinsip-prinsip, dan sendi-sendi dasar pemerintahan negara.

Mengenai hal tersebut, hakikat dari konstitusi tidak lain adalah terciptanya keadilan di suatu negara, sehingga kesejahteraan dan peraturan dapat dicapai oleh warga negara, dan itu adalah salah satu dari tujuan konstitusi diterapkan dalam ranah suatu negara.

 

Tujuan konstitusi

Dikalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa konstitusi mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu (i) keadilan (justice), (ii) kepastian (certainty atau zekenheid), dan (iii) kebergunaan (utility). Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan (balance, mizan) dan kepatutan (equity), serta kewajaran (proportionality). Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban (order) dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.

Oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk  mencapai dan mewujudkan  tujuan    yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: (i) keadilan, (ii) ketertiban, dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (the founding fathers and mothers). Misalnya, 4 (empat) tujuan bernegara Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Yakni: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial).

Sehubungan dengan itulah maka beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi itu seperti merumuskan tujuan negara, yaitu negara konstitusional, atau negara berkonstitusi. Menurut J. Barents, ada 3 (tiga) tujuan negara, yaitu (i) untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman, (ii) mempertahankan kekuasaan, dan (iii) mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingankepentingan umum. Sedangkan, Maurice Hauriou mengatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara (i) ketertiban (order), (ii) kekuasaan (gezag), dan (iii) kebebasan (vrijheid).

 

Sifat-sifat konstitusi

Dilihat dari isi secara umum konstitusi merupakan aturan dasar yang memuat cita-cita politik rakyat. Tetapi tidak semua cita-cita itu dapat dituangkan dalam sebuah naskah, melainkan bagian yang pokok-pokok yang sifatnya fundamental. Dengan demikian konstitusi harus bersifat fleksibel tidak ketinggalan zaman dan dapat mengikuti dinamika masyarakat. Dan harus bersifat luwes tidak kaku, dapat mengikuti perubahan dan jika terjadi perubahan haruslah bersifat lentur, selain dari sifatnya yang formil dan materiil. Itulah sifat-sifat dari sebuah konstitusi.

SIFAT LUWES (FLEXIBLE) ATAU KAKU (RIGID)

Naskah konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat bersifat luwes (flexible) atau kaku (rigid). Ukuran yang biasanya dipakai oleh para ahli untuk menentukan apakah suatu Undang-Undang Dasar itu bersifat luwes atau kaku adalah (i) apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman.

Negara-negara yang memiliki konstitusi yang bersifat luwes misalnya adalah New Zeland dan Kerajaan Inggris yang dikenal tidak memiliki konstitusi tertulis. Sedangkan untuk konstitusi yang bersifat kaku misalnya konstitusi yang dimiliki oleh Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss.

Memang harus diakui bahwa untuk menentukan sifat fleksibel atau kaku dari suatu Undang-Undang Dasar sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan melihat dari segi cara mengubahnya, melainkan bisa saja terjadi undangundang yang bersifat kaku tetapi dalam kenyataannya dapat diubah tanpa melalui prosedur yang ditentukan sendiri oleh undang-undang dasarnya, namun diubah melalui prosedur di luar ketentuan konstitusi, seperti melalui revolusi.

Untuk Undang-Undang Dasar yang tergolong fleksibel, perubahannya kadang-kadang cukup dilakukan hanya dengan the ordinary legislative process seperti di New Zeland. Sedangkan untuk Undang-Undang Dasar yang dikenal kaku, prosedur perubahannya dapat dilakukan dengan sebagai berikut.

  1. Oleh lembaga legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu.
  2. Oleh rakyat secara langsung melalui suatu referendum.
  3. Oleh utusan negara-negara ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Mengenai hal tersebut pada akhirnya yang menentukan perlu tidaknya Undang-Undang Dasar itu diubah adalah faktor konfigurasi kekuatan politik yang berkuasa pada suatu waktu. Betapapun kakunya atau sulitnya suatu naskah Undang-Undang Dasar diubah, apabila konfigurasi kekuatan politik yang berkuasa berpendapat dan menghendaki atau menentukan bahwa Undang-Undang Dasar itu harus diubah, maka konstitusi itu tentu akan diubah. Sebaliknya walaupun Undang-Undang Dasar itu sangat mudah untuk diubah, tetapi jika kekuatan politik yang berkuasa itu berpendapat tidak perlu diubah atau tidak menghendaki adanya perubahan, tentu konstitusi itu tetap tidak akan mengalami perubahan. Artinya tolok ukur fleksibilitas atau rigiditas tidaklah dapat ditentukan dengan pasti hanya karena mudah tidaknya prosedur perubahan itu dilakukan, karena pada pokoknya konstitusi itu merupakan produk politik, maka faktor kekuatan politiklah yang justru sangat determinan pengaruhnya dalam menentukan apakah konstitusi harus berubah atau tidak berubah?

KONSTITUSI FORMIL DAN MATERIIL

Sifat dari konstitusi formil dan materiil ini sering diidentikkan dengan Undang-Undang Dasar. Kesalahan ini disebabkan antara lain pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki semua aturan hukum dibuat dalam bentuk yang tertulis dengan maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum.

Begitu besar pengaruh paham kodifikasi ini, maka di seluruh dunia berkembang anggapan bahwa setiap peraturan itu penting, maka harus ditulis begitu pula dengan konstitusi. Di zaman modern sekarang ini, dapat dikatakan bangsa Amerika Serikat lah yang pertama menuliskan konstitusi dalam satu naskah, meskipun leluhur mereka di Inggris tidak mengenal naskah konstitusi yang tertulis dalam satu naskah.

Sifat yang materiil, dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal yang bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. Artinya konstitusi tersebut memiliki substansi yang penting, terpilih, dan mendasar untuk mengatur jalannya negara sehingga kehidupan antara rakyat dan negara dapat berjalan dengan stabil. Rakyat dapat mematuhi segala konstitusi yang diterapkan negara begitu pun negara dapat menjamin konstitusi yang telah diciptakannya, sehingga elite politik atau pemerintah pun dapat tunduk terhadap konstitusi tersebut.

Menurut Prof. K.C. Wheare, dari sifatnya  konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu  konstitusi tertulis dan tak tertulis. Dalam dunia modern, paham yang membedakan tertulis atau tidak tertulisnya suatu konstitusi sudah hampir tidak ada, jika pun masih ada konstitusi yang tidak tertulis, itu hanya terdapat di Inggris. Namun gambaran dari konstitusi tersebut sudah tidak bisa dibuktikan secara pasti.

Dua macam konstitusi, yaitu “konstitusi tertulis” (written constitution) dan “konstitusi tak-tertulis” (unwritten constitution) memiliki arti seperti halnya dengan “hukum tertulis” (geschrevent recht) yang termuat dalam undang-undang dan “hukum tak-tertulis” (orgescheverent recht) yang berdasarkan atas adat-kebiasaan.

Menurut buku anggaran karangan Amos J. Peaslee Constitutions of Nation, hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis. Hanya Inggris dan Kanada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis.

Sehubungan dengan hal tersebut, negara yang tak memiliki konstitusi tak tertulis (seperti di Inggris) adalah sukar untuk membedakan antara hukum konstitusi dan hukum biasa. Oleh karena itu, setiap ketentuan konstitusional, apakah berupa undang-undang biasa atau keputusan hakim dapat diubah atau ditinjau kembali oleh parlemen, jadi statusnya tidak berbeda dengan undangundang biasa. Sedangkan di negara lain yang memiliki Undang-Undang Dasar dianggap sebagai hukum yang tertinggi, yang lebih bersifat mengikat bagia undang-undang biasa.

Di beberapa negara ada dokumen-dokumen yang tidak dinamakan

“konstitusi”, tetapi isinya tidak berbeda dengan “konstitusi”. Kenapa di Inggris dikatakan ada “konstitusi tak tertulis”? kenapa tidak dikatakan saja, bahwa Inggris tidak mempunyai konstitusi? Tentang hal ini ada tulisan dari seorang Inggris yang bernama M. Ivor Jennings dalam buku karangannya yang berjudul The Law and the Constitution. Jennings menyebutkan antara lain sebagai berikut:

Di negara-negara dengan konstitusi tertulis ada dokumen tertentu, yang menentukan:

  1. Adanya wewenang dan cara bekerja lembaga-lembaga kenegaraan,
  2. Pengakuan dan perlindungan hak asasi para Warga Negara dilindungi.

Di Inggris baik lembaga-lembaga negara maupun perlindungan hak-hak asasi juga ada, tetapi tidak termuat dalam satu dokumen tertentu.

Konstitusi-konstitusi tertulis hanya memuat beberapa lembaga kenegaraan dan beberapa hak-hak asasi yang dilindungi. Jumlahnya yang termuat dalam pelbagai konstitusi adalah berlainan, ada yang banyak ada yang sedikit. Maka diadakan pilihan di antara hal-hal itu untuk dimuat dalam konstitusi.

Pilihan ini di Inggris tidak ada. Maka para penulis Inggrislah yang memilih lembaga-lembaga mana dan hak-hak asasi mana oleh mereka dianggap bersifat constitutional demikian M. Ivor Jennings.

Memang, kalau kita membaca konstitusi-konstitusi tertulis yang sekarang ada di dunia ini dalam buku karangan Amos J. Paslee tersebut, maka ada konstitusi yang sangat panjang, ada yang sangat pendek, dan ada yang di tengah-tengah antara dua pool tadi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Pengertian

To Top